TUGAS 8 LAB PERPAJAKAN

Isi dokumen

PT Maju Bersama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Berdasarkan hasil analisis risiko, Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan terhadap SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2025. Pemeriksaan dimulai pada tanggal 10 Februari 2026. Selama proses pemeriksaan, pemeriksa meminta dokumen pendukung kepada perusahaan. Namun, perusahaan hanya menyerahkan sebagian dokumen karena beranggapan beberapa dokumen bersifat rahasia. Setelah pemeriksaan selesai, fiskus menemukan adanya penghasilan yang belum dilaporkan sebesar Rp500.000.000 sehingga PPh Badan yang masih harus dibayar sebesar Rp110.000.000. Direktorat Jenderal Pajak kemudian menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) pada tanggal 30 Juni 2026. Diketahui bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, atas kekurangan pembayaran pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan selama 5 bulan. LEMBAR SOAL TUGAS TUTORIAL VIII Fakultas: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi: Akuntansi Kode/Nama MK: EACC4206 / Laboratorium Perpajakan Penulis Soal/Institusi: Dania Amani Yapono, M. Ak Penelaah Soal/Institusi: Lintang Putri Estiarto, S. Ak M. Ak Tahun Penulisan: 2026 Butir Soal No.: 1 Skor Maks.: 100 Capaian Pembelajaran:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep hak dan kewajiban wajib pajak

2. Mahasiswa mengtahui mekanisme pemeriksaan, keberatan, dan banding pajak

3. Mahasiswa mampu mengtahui sanksi administrasi dan pidana perpajakan

4. Mahasiswa mampu menganalisis prosedur penyelesaian sengketa pajak Indikator:  Mampu menjelaskan prosedur pemeriksaan dan ketetapan pajak secara formal.  Memahami prinsip perlindungan hak Wajib Pajak dalam proses penegakan hukum.  Dapat mengidentifikasi pelanggaran prosedur yang berdampak hukum.  Mampu menghitung sanksi administrasi pajak sesuai UU KUP. Kode MK & Nomor Modul Nomor KB Kode MK EACC4206 Modul 6 Kegiatan Belajar 1 dan 2
PT Maju Bersama merasa bahwa selama pemeriksaan terdapat prosedur yang tidak sepenuhnya dijalankan oleh pemeriksa, salah satunya adalah tidak diberikannya kesempatan yang memadai untuk menyampaikan tanggapan atas hasil pemeriksaan sebelum ketetapan pajak diterbitkan dan pemeriksa pajak tidak memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan (SP2) kepada perusahaan dan langsung meminta dokumen pembukuan. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan prosedural sebagaimana diatur dalam PMK No. 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan. Berdasarkan kasus tersebut, jawablah pertanyaan berikut.

1. Jelaskan prosedur pemeriksaan pajak secara formal yang seharusnya dilakukan oleh DJP sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak!

2. Analisis hak-hak Wajib Pajak yang seharusnya diperoleh selama proses pemeriksaan pada kasus di atas. Jelaskan pula bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Wajib Pajak apabila hak tersebut tidak dipenuhi.

3. Berdasarkan kasus di atas, identifikasikan pelanggaran prosedur pemeriksaan yang dapat berdampak hukum yang mungkin timbul baik bagi Wajib Pajak maupun otoritas pajak!

4. Hitunglah jumlah sanksi administrasi yang harus dibayar oleh PT Maju Bersama jika: - Kekurangan PPh Badan sebesar Rp110.000.000. - Sanksi bunga sebesar 2% per bulan selama 5 bulan. Waktu: 30 Menit JAWAB SOAL 1 Pemeriksaan pajak merupakan kegiatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Misra (2025), pelaksanaan pemeriksaan harus memperhatikan ketentuan administrasi perpajakan agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Referensi terkait