TUGAS 6 LAB PENGANGGARAN ORGANISASI PUBLIK

Isi dokumen

UNIVERSITAS TERBUKA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS Program Studi Akuntansi Keuangan Publik RENCANA TUGAS MAHASISWA KE: 6 Kode Mata Kuliah EPFA4220 Nama Mata Kuliah Laboratorium Penganggaran Organisasi Publik Sks: 2 sks Semester: 2026.1 OTORISASI Penulis: Krist Setyo Yulianto, S. E., M. Acc. Penelaah: Nadhira Hardiana, S. E., M. Ak., Ak Ketua Program Studi: Pesi Suryani, M. Ak. Bentuk Tugas Uraian (Esai Analitis dan Simulasi Penyusunan Dokumen RKA) Judul Tugas Simulasi Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta Analisis Peran TAPD dalam Pengendalian Anggaran Daerah CPU Mahasiswa mampu:  Menjelaskan struktur dan komponen RKA-SKPD dan RKA- PPKD.  Menyusun simulasi sederhana dokumen RKA sesuai tahapan penyusunan.  Membedakan peran SKPD dan PPKD dalam sistem penganggaran daerah.  Menganalisis peran TAPD dalam menjaga kualitas dan konsistensi anggaran daerah.  Mengidentifikasi potensi risiko dalam proses penyusunan dan evaluasi RKA. Deskripsi Tugas Mahasiswa diminta untuk memahami konsep penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD berdasarkan Modul

06. Mahasiswa kemudian diminta melakukan simulasi penyusunan struktur anggaran pada satu SKPD dan menyusun gambaran ringkas RKA-PPKD pada tingkat pemerintah daerah. Dalam tugas ini mahasiswa menggabungkan analisis konseptual dan simulasi penyusunan anggaran sederhana. Angka dapat menggunakan asumsi rasional sepanjang dijelaskan dasar logikanya. Metode Pengerjaan Tugas

1. Persiapan - Mempelajari struktur RKA-SKPD dan RKA-PPKD pada Modul 06. - Memahami tahapan pengisian dokumen RKA. - Memahami fungsi TAPD dalam evaluasi anggaran.

2. Pelaksanaan Mahasiswa kemudian menganalisis: a. Menyusun simulasi struktur RKA-SKPD untuk satu SKPD pilihan (misalnya Dinas Pendidikan/Dinas Kesehatan/Dinas
Perhubungan), yang memuat:  Ringkasan anggaran  Belanja tidak langsung  Belanja langsung berdasarkan program dan kegiatan b. Menjelaskan tahapan penyusunan RKA-SKPD secara berurutan dan alasan pentingnya tahapan tersebut dalam menjaga ketelitian dan konsistensi anggaran. c. Menyusun simulasi sederhana RKA-PPKD yang memuat:  Pendapatan transfer  Belanja tidak langsung (hibah/bansos/belanja tidak terduga)  Pembiayaan daerah d. Menganalisis peran TAPD dalam mengevaluasi RKA serta menjelaskan risiko yang dapat terjadi apabila evaluasi tidak dilakukan secara cermat. Analisis disertai penjelasan konsep berdasarkan Modul 06 dan dapat menggunakan asumsi rasional apabila data terbatas. Bentuk dan Format Luaran: Dikumpulkan dalam format Microsoft Word atau PDF Indikator dan Bobot Penilaian:

1. Ketepatan menjelaskan konsep RKA-SKPD & RKA-PPKD (25%)

2. Ketepatan dan kerapian simulasi penyusunan RKA (35%)

3. Ketepatan analisis peran TAPD (20%)

4. Argumentasi logis dan sistematis (20%) Jadwal Pelaksanaan: Disesuaikan dengan jadwal praktik pertemuan ke-6 Daftar Pustaka:

1. Modul 06 Laboratorium Penganggaran Organisasi Publik – Praktik Penyusunan RKA- SKPD dan RKA-PPKD. TUGAS 5 Praktik Identifikasi dan Estimasi Potensi Retribusi Daerah Ruang Lingkup Materi: Modul 6 Deskripsi Tugas
Mahasiswa diminta melakukan simulasi penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD secara sederhana berdasarkan konsep dalam Modul

06. Mahasiswa harus mampu memahami struktur dokumen RKA, tahapan penyusunan, serta peran TAPD dalam proses evaluasi anggaran. Tugas Praktik Online Sesi 6 A. Penjelasan Penganggaran Pemerintah Daerah Jelaskan secara analitis, antara lain:

1. Apa yang dimaksud dengan RKA-SKPD dan RKA-PPKD?

2. Mengapa penyusunan RKA-SKPD harus mengikuti tahapan pengisian dokumen secara berurutan?

3. Apa peran TAPD dalam proses pembahasan RKA?

4. Apa risiko yang dapat terjadi apabila RKA tidak disusun sesuai KUA-PPAS? B. Studi Kasus RKA-SKPD Pemerintah Kabupaten Gelora memiliki Dinas Pendidikan dengan rencana kegiatan sebagai berikut: Tabel Rencana Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Gelora Program Kegiatan Rencana Anggaran Peningkatan Mutu Pendidikan Pelatihan Guru Rp750.000.000 Wajib Belajar 12 Tahun Pengadaan Buku Rp1.200.000.000 Administrasi Perkantoran Operasional Kantor Rp500.000.000 Belanja tidak langsung (gaji dan tunjangan pegawai) sebesar Rp2.000.000.000. Berdasarkan data tersebut:

1. Susunlah ringkasan struktur RKA-SKPD yang memuat: a. Total belanja tidak langsung b. Total belanja langsung c. Total keseluruhan anggaran SKPD

2. Jelaskan apakah komposisi anggaran tersebut sudah mencerminkan prioritas pembangunan (beri argumentasi). C. Studi Kasus RKA-PPKD Pada Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Gelora melalui PPKD menyusun rancangan RKA-PPKD. Data yang tersedia adalah sebagai berikut.

1. Pada tahun yang sama, pemerintah daerah menerima: a. Dana transfer pusat: Rp15.000.000.000 b. Hibah: Rp2.000.000.000 Sehingga, total pendapatan yang dikelola PPKD adalah: Rp15.000.000.000 + Rp2.000.000.000 = Rp17.000.000.000

2. Belanja tidak langsung tingkat daerah:
a. Hibah ke masyarakat: Rp3.000.000.000 b. Bantuan sosial: Rp2.000.000.000 c. Belanja tidak terduga: Rp1.000.000.000 Sehingga, total belanja tidak langsung adalah: Rp3.000.000.000 + Rp2.000.000.000 + Rp1.000.000.000 =Rp6.000.000.000

3. Ringkasan Belanja SKPD (Hasil Kompilasi TAPD) Berdasarkan kompilasi rancangan RKA dari seluruh SKPD, diperoleh total rencana belanja SKPD (gabungan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada SKPD) sebesar Rp12.500.000.000

4. Perhitungan Posisi Fiskal Konsolidasi Dengan demikian, total belanja daerah (gabungan belanja PPKD + belanja seluruh SKPD) adalah: Rp6.000.000.000 + Rp12.500.000.000 = Rp18.500.000.000. Karena total belanja daerah Rp18.500.000.000 lebih besar daripada total pendapatan Rp17.000.000.000, maka terjadi defisit anggaran sebesar: Rp18.500.000.000 – Rp17.000.000.000 = Rp1.500.000.000 Pertanyaan soal Berdasarkan data tersebut:

1. Susun struktur sederhana RKA-PPKD yang memuat pendapatan, belanja tidak langsung, dan pembiayaan kemudian buat pada formulir RKA-PPKD. Contoh RKA PPKD Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Formulir RKA-SKPD Pemerintah Kabupaten Gelora Tahun Anggaran 2026 Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (dalam Rp) 1 2 3 4 Pendapatan Daerah 4.2 Pendapatan Transfer 4.2.1 Transfer Pemerintah Pusat 4.3.1 Pendapatan Hibah Jumlah Pendapatan 5 Belanja Daerah 5.1 Belanja Operasi 5.1.6 Belanja Hibah 5.1.7 Belanja Bantuan Sosial 5.2 Belanja Tidak Terduga Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja SKPD (Hasil Kompilasi TAPD) Jumlah Belanja Daerah Total Surplus / (Defisit)
6 Pembiayaan Daerah 6.1 Penerimaan Pembiayaan Jumlah Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih / (Kurang) Pembiayaan Anggaran Tahun 2026

2. Jelaskan mengapa defisit muncul dalam kasus ini dengan merujuk pada perbandingan total pendapatan dan total belanja konsolidasi.

3. Tentukan bagaimana strategi pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit tersebut (misalnya SILPA atau pinjaman daerah) dan jelaskan konsekuensi fiskalnya dari pilihan Saudara, baik jangka pendek maupun jangka panjang JAWAB A. PENJELASAN PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

1. Pengertian RKA-SKPD dan RKA-PPKD Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) merupakan dokumen perencanaan anggaran yang disusun oleh perangkat daerah sebagai dasar penganggaran program, kegiatan, dan subkegiatan selama satu tahun anggaran. Dokumen ini memuat rencana belanja, target kinerja, serta kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan tugas masing-masing perangkat daerah.

Referensi terkait