TUGAS 5 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Isi dokumen

TUGAS TUTORIAL KE- 5 PROGRAM STUDI AKUNTANSI Nama Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik Kode Mata Kuliah EACC4313 Jumlah sks 3 sks Nama Pengemban g Dr. Icuk Rangga Bawono, S. E., S. H., M. H., M. Si., Ak. Nama Penelaah Rizka Furqorina, S. E., M. Si Status Pengemban gan Baru/ Revisi * Tahun Pengemban gan 2025 Edisi Ke- 1 No Tugas Tutorial Skor Maksimal Sumber Tugas Tutorial 1 Jika Pemerintah Kabupaten Wonotirto memutuskan menyetujui usulan hasil Musrenbang dan kebutuhan masyarakat berupa pembangunan jalan lingkungan, bantuan usaha kecil, dan sarana kesehatan menunjukkan kebutuhan masyarakat yang secara langsung berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Program yang diprioritaskan meliputi:  Pembangunan jalan lingkungan: Rp800.000,00  Bantuan usaha kecil (UMKM): Rp300.000,00  Pembangunan sarana kesehatan: Rp1.000.000.000 Namun, pada saat penyusunan APBD, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) menyampaikan bahwa kemampuan keuangan daerah terbatas. Total anggaran yang tersedia untuk ketiga program prioritas tersebut hanya sebesar Rp1.300.000,00, sedangkan total kebutuhan anggaran mencapai Rp2.100.000,00. Sebagai staf bagian penganggaran, Anda diminta untuk melakukan analisis sebagai berikut: 1) Bagaimana penerapan prinsip efisiensi, efektivitas, dan skala prioritas dalam pengalokasian anggaran pada kasus tersebut? 2) Jika total kebutuhan anggaran melebihi kemampuan keuangan daerah, strategi apa yang dapat dilakukan pemerintah daerah agar program prioritas tetap dapat dilaksanakan? 50 50 Modul 6
* coret yang tidak sesuai JAWAB

1. Bagaimana penerapan prinsip efisiensi, efektivitas, dan skala prioritas dalam pengalokasian anggaran pada kasus tersebut? Dalam kasus Pemerintah Kabupaten Wonotirto, keterbatasan anggaran menjadi persoalan yang harus diselesaikan melalui perencanaan keuangan yang tepat. Total kebutuhan untuk pembangunan jalan lingkungan, bantuan usaha kecil, dan pembangunan sarana kesehatan mencapai Rp2.100.000.000, sedangkan dana yang tersedia hanya Rp1.300.000.000. Artinya, terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp800.000.000. Kondisi ini mengharuskan pemerintah daerah menentukan program yang paling mendesak tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat.

Referensi terkait