TUGAS 3 UKT HUKUM

Isi dokumen

TUGAS 3 – UKT HUKUM Kasus Posisi Pemerintah Kabupaten X menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang salah satu ketentuannya mewajibkan seluruh pedagang kaki lima untuk mengurus izin usaha berbasis lokasi dari Dinas Perdagangan setempat dengan masa berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. Ketentuan dalam Perda tersebut ternyata bertentangan dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (yang mengubah UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM) dan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menegaskan bahwa pelaku usaha mikro seperti pedagang kaki lima cukup didaftarkan melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) tanpa memerlukan izin berbasis lokasi yang terpisah dan tanpa dipungut biaya maupun masa berlaku terbatas. Akibat adanya pertentangan norma ini, banyak pedagang kaki lima di Kabupaten X mengalami kebingungan dan sebagian dikenai sanksi oleh petugas Satpol PP karena dianggap tidak memiliki izin sesuai Perda, meskipun mereka telah memiliki NIB sesuai ketentuan pusat. Sejumlah pedagang kemudian mengajukan permohonan uji materi (judicial review) atas Perda tersebut ke Mahkamah Agung. Pertanyaan Tugas

1. Jelaskan pengertian sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang- undangan, serta uraikan perbedaan mendasar di antara keduanya!

2. Uraikan mekanisme hukum yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa disharmoni Perda tersebut, termasuk kewenangan lembaga negara yang berwenang melakukan pengujian ( judicial review dan/atau executive review )!

3. Berikan analisis dan rekomendasi Anda mengenai langkah-langkah yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten X agar produk hukum daerah (Perda) yang dibentuk ke depannya selaras (harmonis) dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dikaitkan dengan pentingnya proses harmonisasi rancangan peraturan daerah sebelum ditetapkan! JAWABAN No. 1
Sinkronisasi peraturan perundang-undangan merupakan upaya menyelaraskan suatu peraturan dengan peraturan lainnya agar tidak terdapat pertentangan dalam mengatur persoalan yang berkaitan. Sinkronisasi diperlukan karena satu bidang kehidupan masyarakat sering diatur oleh

Referensi terkait