TUGAS 3 SISTEM HUKUM INDONESIA

Isi dokumen

SISTEM HUKUM INDONESIA FSIH4102.131 Soal No. 1 Ditemukan sesosok jenazah, yang berdasarkan rekaman Closed Circuit Television ( CCTV) nampaknya pelaku pembunuhan tersebut . Pertanyaan: Mengapa rekaman Closed Circuit Television ( CCTV) dapat dijadikan sebagai alat bukti di konferensi dan mempunyai kekuatan pembuktian, mengingat bahwa alat bukti dalam hukum acara pidana telah ditentukan secara limitatif pada Pasal 184 KUHAP. menjelaskan pendapat Anda. Soal No. 2 Kasus: Seorang pejabat daerah, A, didakwa melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan hasil penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selama proses penyidikan, A mengajukan praperadilan dengan alasan penetapan tersangka tidak sah karena tidak disertai dua alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP . Pengadilan Negeri yang menangani praperadilan kemudian mengabulkan permohonan A dan menyatakan bahwa status tersangka A tidak sah . Namun setelah putusan tersebut, KPK kembali menetapkan A sebagai tersangka berdasarkan bukti tambahan. Dalam perbincangan pokok perkara, penasihat hukum A mengajukan eksepsi bahwa proses hukum terhadap kliennya cacat formil karena putusan praperadilan telah membatalkan status tersangka A sebelumnya. Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa penetapan tersangka yang baru telah memenuhi syarat karena didasarkan pada alat bukti yang cukup. Pertanyaan: Analisislah apakah putusan praperadilan dapat menghalangi penetapan kembali seseorang sebagai tersangka dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia j AWABAN No. 1 Menurut saya, rekaman Closed Circuit Television (CCTV) dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan pidana karena hukum pembuktian telah mengalami perkembangan melalui pengakuan terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik. Meskipun Pasal 184 ayat (1) KUHAP menentukan jenis alat bukti
secara limitatif, ketentuan tersebut perlu dibaca bersama undang-undang lain yang mengatur perluasan alat bukti. Dengan demikian, penerimaan rekaman CCTV mempunyai dasar hukum, sepanjang persyaratan keabsahannya terpenuhi. Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengenal lima jenis alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pengaturan secara limitatif berarti aparat penegak hukum

Referensi terkait