TUGAS 3 Ilmu Perundang Undangan

Isi dokumen

1. Bacalah terlebih dahulu. Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah membantah tudingan yang menyebutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dilakukan dengan tidak transparan dan diam-diam. Pembahasan payung hukum Omnibus Law telah melalui proses panjang. Selain itu, aturan ini juga telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) 87/2014 tentang peraturan pelaksanaan UU 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang- undangan. Penyusunan awal RUU Cipta Kerja dilakukan dengan pembahasan substansi. Ini dilakukan dengan melibatkan berbagai stakeholder yang pelaksanaannya sudah dilakukan sejak jauh hari sebelum RUU Cipta Kerja disampaikan kepada Presiden. Pembahasan tidak hanya dilakukan di kalangan pemerintah (kementerian/ lembaga), namun juga bersama kalangan akademisi dan serikat kerja maupun pengusaha dalam bentuk tripartite pembahasan, mengingat substansi dari RUU tersebut terkait dengan ketenagakerjaan. Menko Perekonomian sebagai pemrakarsa pembentukan UU Cipta Kerja, telah membentuk kelompok kerja yang terdiri dari pengusaha maupun serikat kerja. Sehingga substansi UU ini sudah melibatkan berbagai macam stakeholder. Pertanyaan: Berikan analisis anda peran pemrakarsa dalam pembentukan suatu undang-undang.

2. Bacalah terlebih dahulu. Jakarta, CNN Indonesia -- Tim Advokasi untuk Demokrasi mengungkapkan bahwa naskah akademik dan draf Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) dibuat secara simultan atau bersamaan. Padahal idealnya, naskah RUU dibuat setelah ada naskah akademik. Mereka mengatakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kemenkumham sudah melakukan asesmen untuk Omnibus Law Ciptaker sejak bulan September 2019. Dengan kata lain sebelum Presiden Joko Widodo berpidato mengenai rencana pembuatan aturan baru tersebut. Pertanyaan: Berdasarkan kasus di atas, berikan analisis pentingnya naskah akademik dalam suatu rancangan undang-undang. JAWAB SOAL 1 Jawaban: Pemrakarsa memiliki peran penting dalam proses pembentukan undang-undang karena menjadi pihak yang mengawali dan mempersiapkan rancangan peraturan sebelum memasuki tahap pembahasan bersama DPR. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014,
pemrakarsa dari pihak pemerintah merupakan menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang mengajukan usulan penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan.

Referensi terkait