TUGAS 3 Hukum Pajak Dan Acara Perpajakan

Isi dokumen

Hukum Pajak dan Acara Perpajakan (FSIH4306) Pengantar: Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi: pemeriksaan pajak dan penagihan pajak, upaya hukum sengketa pajak, Badan Peradilan Pajak dan Kualifikasi Acara Persidangan.

1. Berikan jawaban berdasarkan analisa kritis dari perspektif ilmu hukum

2. Ketik tugas dengan rapi dan kumpulkan jawaban Anda dalam bentuk Pdf dengan diberi keterangan/judul Tugas Tutorial 3 dan sertakan nama lengkap Anda

3. Tambahkan sumber referensi dan dasar hukum yang relevan dengan jawaban Anda

4. Batas waktu pengumpulan tugas selama 2 (dua) minggu Soal Tugas Tutorial 3 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 133/PUU-XIII/2015 Permohonan uji materiil adalah persoalan mengenai: - Ketentuan kewajiban 50% pajak terhutang bagi wajib pajak yang mengajukan banding yang diatur dalam Pasal 36 ayat 4 UU 14 Tahun 2022 tentang Pengadilan Pajak. - Ketentuan Pengajuan Permohonan Banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan yang berlaku bagi Pemohon karena diatur dalam Pasal II angka 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. - Ketentuan pajak dan batas pengajuan Peninjauan Kembali hanya satu kali yang diatur Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pertanyaan:

1. Berikan analisa berupa pendapat secara singkat dan jelas atas kasus posisi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 133/PUU-XIII/2015!

2. Persoalan hukum apa yang menjadi pokok sengketa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut? JAWAB
SOAL 1 Perkara ini diajukan oleh Nizarman Aminuddin, selaku likuidator PT Textra Amspin, yang merasa dirugikan dalam penyelesaian sengketa pajak. Permohonan bandingnya tidak diterima karena belum memenuhi persyaratan pembayaran 50% dari pajak terutang. Pemohon juga mempersoalkan ketentuan bahwa pengajuan banding tidak menunda pembayaran dan penagihan pajak, serta pembatasan peninjauan kembali (PK) hanya satu kali.

Referensi terkait