Tugas 3 Hukum Administrasi Negara 2

Isi dokumen

Hukum Administrasi Negara Kasus Pemerintah Kabupaten Y meluncurkan program bantuan sosial berbasis digital bagi masyarakat miskin. Seorang warga meminta daftar penerima bantuan kepada Dinas Sosial sebagai bentuk pengawasan publik. Namun permintaan tersebut ditolak dengan alasan seluruh data merupakan rahasia pemerintah. Pada saat yang sama, banyak warga mengeluhkan pelayanan yang lambat, aplikasi sering mengalami gangguan, serta banyak keluarga miskin yang tidak masuk sebagai penerima bantuan. Masyarakat kemudian melaporkan permasalahan tersebut kepada Ombudsman Republik Indonesia. Pertanyaan

1. Analisis apakah penolakan pemberian informasi oleh Dinas Sosial telah sesuai dengan ketentuan keterbukaan informasi publik .

2. Analisis kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah berdasarkan asas- asas pelayanan publik.

3. Jelaskan hubungan antara pelayanan publik, keterbukaan informasi publik, dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Analisis soal berdasarkan pada modul 7 sampai

9. JAWABAN SOAL 1 Penolakan Dinas Sosial Kabupaten Y terhadap permintaan daftar penerima bantuan sosial dengan alasan bahwa seluruh data merupakan rahasia pemerintah tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya Pasal 2, informasi yang dikelola badan publik pada dasarnya terbuka untuk masyarakat, kecuali informasi tertentu yang memang dilindungi undang-undang. Dalam hal ini, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui pelaksanaan program bantuan sosial karena program tersebut menyangkut kepentingan umum dan penggunaan anggaran pemerintah. Jika dikaitkan dengan BMP Hukum Administrasi Negara Modul 7, keterbukaan informasi

Referensi terkait