TUGAS 3 . BIROKRASI DAN GOVERNANSI PUBLIK

Isi dokumen

No Sistematika makalah ilmiah Keterangan 1 Halaman Judul Judul makalah, nama dan nim mahasiswa, nama mata kuliah, nama dosen pengampu, nama program studi dan institusi, tahun akademik 2 Daftar isi Menyusun bagian-bagian makalah lengkap dengan nomor halaman BAB I PENDAHULUAN 4 Latar Belakang Masalah

1. Uraikan data/fenomena empiris dari soal studi kasus

2. Uraikan landasan yuridis/regulasi dari soal studi kasus

3. Landasan teoritis dari soal studi kasus 5 Rumusan masalah Rumuskan masalah makalah ilmiah sesuai dengan soal/pertanyaan 6 Tujuan Penulisan Sesuai dengan rumusan masalah, misal rumusan masalah 3, tujuan penelitain 3 BAB II PEMBAHASAN 7 Pembahasan Pembahasan menjawab rumusan masalah berdasarkan analisis dari:

1. Landasan data/fenomena empiris

2. Landasan yuridis/regulasi

3. Landasan teoritis BAB III PENUTUP 8 Kesimpulan Berikan kesimpulan dari setiap rumusan masalah diatas 9 Daftar pustaka Sumber referensi yang di kutip dari makalah, dituliskan dengan gaya kutipan APA (American Psychological Association) Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), merevisi kebijakan terkait masa berlaku Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan dari tiga tahun menjadi satu tahun. Revisi ini dilakukan sebagai bentuk penguatan kontrol pemerintah terhadap sektor tambang strategis seperti nikel, batu bara, dan bauksit. Kebijakan ini bertujuan memperkuat
akuntabilitas dan menjamin pasokan bahan baku nasional. Namun, kebijakan ini menuai pro dan kontra dari pelaku industri. Salah satu perusahaan tambang nikel besar di Sulawesi Tengah, PT Mineral Sejahtera, menyatakan bahwa kebijakan ini membuat mereka sulit menyusun rencana investasi jangka panjang. Perusahaan menyebut ketidakpastian regulasi sebagai hambatan utama pengembangan hilirisasi. Di sisi lain, masyarakat sipil dan LSM lingkungan menyambut baik kebijakan tersebut karena pemerintah bisa lebih cepat menindak pelanggaran eksploitasi lingkungan. Sumber: https://www.reuters.com/markets/commodities/indonesia- plans-cut-mining-quota-period-back-one-year-minister-says-2025-07- 02/

1. Bagaimana peran pemerintah menangangi konflik kepentingan antara sektor bisnis dan kepentingan publik dalam implementasi kebijakan tersebut?

2. Bagaimana prinsip akuntabilitas, transparansi, dan responsiveness dalam revisi kebijakan RKAB ini?

3. Bagaimana menurut Anda kebijakan alternatif dengan mempertimbangkan prinsip good governance, termasuk partisipasi publik dan sistem evaluasi kinerja perusahaan tambang secara periodik?
MAKALAH TUGAS 3 BIROKRASI Nama: NIM: Prodi: Tutor/Pembimbing: UNIVERSITAS TERBUKA
2026 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Komoditas seperti nikel, batu bara, dan bauksit menjadi sumber penerimaan negara, pencipta lapangan kerja, serta pendukung program hilirisasi industri nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah berupaya memperkuat tata kelola pertambangan agar lebih akuntabel dan berkelanjutan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah merevisi kebijakan mengenai masa berlaku Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan dari tiga tahun menjadi satu tahun. Secara empiris, kebijakan ini menimbulkan berbagai tanggapan dari para pemangku kepentingan. Pemerintah berpendapat bahwa perubahan masa berlaku RKAB menjadi satu tahun diperlukan untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan READY FULL JAWABAN. HARGA START FROM 15K. WA 0852-8266- 5627 READY FULL JAWABAN. HARGA START FROM 15K. WA 0852-8266- 5627 LENGKAP REFERENSI MODUL, BUKU, JURNAL ILMIAH IG JOKIINAJA_21 TRUSTED 100% SINCE 2019

Referensi terkait