TUGAS 2 UKT HUKUM

Isi dokumen

TUGAS 2 – UKT HUKUM Pada bulan Februari 2022, PT Nusantara Marine Equipment, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Surabaya, menandatangani perjanjian jual beli internasional dengan Blue Wave Shipyard Ltd., sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Korea Selatan dan berkedudukan di Busan. Dalam perjanjian tersebut, PT Nusantara Marine Equipment setuju untuk menjual 50 unit mesin kapal kepada Blue Wave Shipyard dengan nilai total USD 2.000.000. Perjanjian ditandatangani di Singapura, dan para pihak sepakat bahwa:

1. Pengiriman dilakukan melalui pelabuhan Tanjung Perak (Indonesia) menuju Pelabuhan Busan (Korea Selatan).

2. Pembayaran dilakukan secara Letter of Credit (L/C) dalam tiga tahap.

3. Dalam klausul pilihan hukum (choice of law), para pihak menyepakati bahwa hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia, dan jika timbul sengketa, akan diselesaikan melalui arbitrase di Singapura. PT Nusantara telah mengirimkan seluruh barang sesuai jadwal pada Mei 2022 dan disertai sertifikat kelayakan mesin. Namun, setelah menerima barang, Blue Wave mengklaim bahwa 15 mesin mengalami kerusakan dan menolak membayar tahap kedua dan ketiga dari kewajiban L/C. PT Nusantara menolak tuduhan tersebut dan menganggap Blue Wave wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran sesuai jadwal. Sengketa kemudian diajukan ke Singapore International Arbitration Centre (SIAC) pada Juli 2023. Jawablah pertanyaan berikut.

1. Menurut hukum perjanjian Indonesia, apakah perjanjian antara PT Nusantara Marine Equipment dan Blue Wave Shipyard termasuk perjanjian sah? Jelaskan dengan mengacu pada syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata.

2. Mengapa Singapore International Arbitration Centre (SIAC) memiliki yuridiksi untuk sengketa ini.

3. Apakah Indonesia memiliki kepentingan hukum (real connection) yang cukup untuk menolak penerapan hukum asing dalam perkara ini. JAWAB SOAL 1 Perjanjian jual beli internasional antara PT Nusantara Marine Equipment dan Blue Wave Shipyard pada dasarnya dapat dinyatakan sah karena memenuhi empat syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pertama, terdapat kesepakatan kedua perusahaan yang dibuktikan melalui penandatanganan kontrak pada Februari 2022 di Singapura. Kedua, kedua pihak merupakan badan hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum melalui wakil yang berwenang. Ketiga,
objek perjanjian jelas, yaitu 50 unit mesin kapal senilai USD 2.000.000. Keempat, tujuan perjanjian merupakan kegiatan perdagangan yang diperbolehkan hukum sehingga memenuhi syarat sebab yang halal.

Referensi terkait