TUGAS 2 TINDAK PIDANA KORUPSI

Isi dokumen

TUGAS 2 – TINDAK PIDANA KORUPSI Soal Analisislah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jelaskan apakah Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia tersebut masih berfungsi menjadi lembaga supervisi dengan lembaga penegak hukum lainnya? Jawaban KPK masih memiliki dan menjalankan fungsi supervisi terhadap lembaga penegak hukum lainnya, terutama kepolisian dan kejaksaan. Perubahan melalui UU Nomor 19 Tahun 2019 mempertahankan kewenangan tersebut. Sebagai kerangka pembahasan, BMP UT Tindak Pidana Korupsi (HKUM4310), khususnya Modul 6, menempatkan kelembagaan penegakan hukum dan KPK sebagai pokok kajian. Kerangka ini membantu memahami hubungan antarlembaga dalam pemberantasan korupsi. Dalam rumusan awal UU Nomor 30 Tahun 2002, fungsi supervisi tercantum pada Pasal 6 huruf b. Pelaksanaannya diatur dalam Pasal 8, termasuk pengawasan, penelitian, penelaahan, dan pengambilalihan penyidikan atau penuntutan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sejak pembentukannya, KPK mempunyai peran untuk memperbaiki penanganan perkara oleh lembaga lain.

Referensi terkait