TUGAS 2 SISTEM POLITIK INDONESIA

Isi dokumen

Sistem Politik Indonesia (Kode MK: FSPE4202)

1. Jelaskan bagaimana hubungan antara DPR dan Presiden dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia! Sertakan contoh konkret seperti pembahasan revisi UU TNI sebagai bahan analisis.

2. Bagaimana peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengimbang (checks and balances) terhadap kebijakan eksekutif dan legislatif? Uraikan dengan menelaah kasus nyata hasil putusan terbaru MK terkait syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden.

3. Apakah relasi antar lembaga negara di Indonesia sudah mencerminkan prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power) yang sehat? Sajikan analisis kritis dengan mengaitkan peran legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam praktik.

4. Dalam praktik ketatanegaraan, seringkali terjadi ketegangan antara kekuasaan hukum (yudikatif) dan kekuasaan politik (eksekutif/legislatif). Tunjukkan dinamika ini melalui kasus pengangkatan atau pemberhentian pejabat negara. Berikan refleksi Anda secara singkat: mengapa penting bagi mahasiswa ilmu pemerintahan untuk memahami interaksi kekuasaan antar lembaga negara? JAWAB SOAL 1 Hubungan DPR dan Presiden dalam pembentukan undang-undang merupakan bentuk kerja sama antara lembaga legislatif dan eksekutif. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD 1945, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, sedangkan setiap rancangan undang- undang dibahas bersama Presiden untuk memperoleh persetujuan bersama. Dengan demikian, Presiden tidak dapat menetapkan undang-undang secara sepihak, begitu pula DPR harus melibatkan pemerintah dalam pembahasannya. Contoh konkretnya terlihat dalam proses revisi Undang-Undang TNI yang disetujui DPR bersama pemerintah pada 20 Maret 2025 dan kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 pada 26 Maret 2025. Revisi tersebut antara lain mengatur perluasan penempatan prajurit aktif pada kementerian dan lembaga tertentu serta perubahan ketentuan

Referensi terkait