TUGAS 2 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Isi dokumen

TUGAS TUTORIAL 2 Mata Kuliah: Pendidikan Kewarganegaraan Materi: Negara dan Konstitusi, Penegakan Hukum di Indonesia, Integrasi Nasional, dan Wawasan Nusantara Tugas Tutorial 2 ini berkaitan dengan Negara dan Konstitusi serta Penegakan Hukum di Indonesia serta integrasi nasional dan wawasan nusantara dalam kehidupan.

1. Jelaskan pentingnya konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia! Dalam jawaban Anda, sebutkan pula bagaimana peran konstitusi dalam menjaga stabilitas negara dan memastikan adanya penegakan hukum yang adil.

2. Bagaimana Anda menilai efektivitas penegakan hukum di Indonesia saat ini? Berikan contoh-contoh kasus yang relevan dan analisis tantangan terbesar yang dihadapi sistem hukum di Indonesia.

3. Jelaskan bagaimana mahasiswa dapat berperan aktif dalam mendukung penegakan hukum yang lebih baik di Indonesia! Sertakan langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan mahasiswa baik dalam aktivitas akademik maupun di masyarakat.

4. Apa yang dimaksud dengan integrasi nasional dan mengapa hal ini penting bagi Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman suku, agama, dan budaya? Jelaskan juga bagaimana wawasan nusantara berperan dalam memperkuat integrasi nasional.

5. Sebagai mahasiswa, bagaimana Anda dapat mengimplementasikan wawasan nusantara dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus? Berikan contoh-contoh konkret tentang cara Anda dapat menerapkan nilai-nilai wawasan nusantara untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. JAWABAN Jawaban Nomor 1 Konstitusi mempunyai kedudukan yang sangat penting karena menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara. Di Indonesia, konstitusi tertulis yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai hukum dasar tertinggi, UUD 1945 menjadi pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan, pembagian kekuasaan, serta perlindungan hak dan kewajiban warga negara. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Artinya, setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.

Referensi terkait