TUGAS 2 KEBIJAKAN PUBLIK

Isi dokumen

TUGAS 2 - KEBIJAKAN PUBLIK Tugas 2 Petunjuk Umum: Jawab Soal Tugas dalam bentuk video. Tugas dikerjakan dalam bentuk video presentasi/vlog dengan durasi tidak lebih dari 8 menit. Gunakan Platform Youtube, dan pastikan video dapat diakses. Mahasiswa wajib menampakkan wajah dalam video dan berpakaian sopan, serta bebas/rapi. Link video You Tube dikumpulkan dalam bentuk link dalam file PDF, dan diupload pada sistem e-learning yang tersedia. Dalam file PDF tuliskan Nama, NIM, dan Program Studi, beserta link tugas. Format penamaan naskah file PDF yang berisi link tugas diberi nama sebagai contoh berikut: FSAP4103.2026_BUDI. Jawaban harus merujuk pada materi di BMP serta fenomena terkini. Video menjawab 3 Bagian soal sesuai dua kasus dibawah ini. Kasus 1: Tiyo Ardianto, seorang mahasiswa UGM, menyampaikan kritik publik terkait penanganan kasus sosial yang kemudian berbuntut pada dugaan ancaman teror melalui pesan pribadi. Menanggapi hal ini, Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan bahwa kritik adalah hak konstitusional, namun ia secara spesifik menekankan agar mahasiswa mengedepankan etika, adab, dan tanggung jawab dalam menyuarakan pendapat, alih-alih memberikan tanggapan mendalam terhadap substansi kritik atau ancaman teror yang dialami mahasiswa tersebut. Fenomena ini memicu perdebatan mengenai bagaimana sebuah isu publik disaring sebelum masuk ke agenda kebijakan nasional. Baca: https://www.antaranews.com/berita/5423278/ketua-bem-ugm-diteror-istana-kritik-sah-saja- kedepankan-etika
https://www.ntvnews.id/news/0189404/istana-kritik-mahasiswa-sah-tapi-harus-beretika-dan- bertanggung-jawab Kasus 2: Di kancah internasional, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah besar dengan bergabung dalam Board of Peace (Bo P), sebuah forum perdamaian bentukan Presiden AS Donald Trump di World Economic Forum 2026 di Davos. Langkah politik ini dibarengi dengan keberhasilan penandatanganan Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (reciprocal trade agreement) yang menurunkan tarif impor Indonesia ke AS menjadi sekitar 19%. Transisi isu internasional ini ke dalam agenda domestik memerlukan koordinasi antarinstansi dan pertimbangan prioritas nasional yang kompleks. Baca: https://en.antaranews.com/news/401134/prabowo-joins-launch-of-gaza-board-of-peace-at- wef-2026-in-davos https://en.antaranews.com/news/405418/prabowo-confirms-mutually-beneficial-trade- agreement-with-trump Soal: Bagian 1 Berdasarkan kasus Tiyo Ardianto (UGM), jelaskan mengapa tidak semua kritik substansial dapat langsung menembus agenda kebijakan nasional. Gunakan Model Elitis dalam teori penyusunan agenda untuk membedah pernyataan Mensesneg. Hubungkan analisis Anda dengan satu contoh kebijakan di daerah tempat tinggal Anda saat ini di mana pemerintah daerahnya juga lebih menonjolkan aspek "prosedur/etika" dibandingkan substansi masalah. Sebutkan nama daerah dan kasusnya secara spesifik. Bagian 2
Gambarkan dalam diagram visual (tunjukkan ke kamera) proses perubahan isu Board of Peace dan perjanjian dagang AS dari systemic agenda (isu di masyarakat internasional) menjadi institutional agenda (agenda resmi pemerintah Indonesia). Identifikasi dua aktor kementerian di Indonesia yang menurut analisis Anda akan memiliki perbedaan kepentingan paling tajam terkait penurunan tarif impor 19% tersebut. Bagaimana Anda sebagai pembuat kebijakan mendamaikan perbedaan tersebut demi kepentingan nasional? Bagian 3 Berikan argumen orisinal Anda: Apakah penekanan pada "etika" dalam kasus domestik dan "perjanjian tarif" dalam kasus internasional menunjukkan pola yang sama dalam cara pemerintah saat ini menyaring prioritas agenda? Jelaskan alasan Anda dalam 1 menit terakhir JAWAB NASKAH VIDEO TUGAS 2 – KEBIJAKAN PUBLIK Tema: Analisis Penyusunan Agenda Kebijakan Publik dalam Kasus Kritik Mahasiswa dan Kebijakan Internasional Indonesia Pembukaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Referensi terkait