TUGAS 2 ILMU PERUNDANG UNDANGAN

Isi dokumen

Tugas 2 Ilmu Perundang-undangan Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 DPR memegang kekuasaan membentuk undang- undang. Sebuah rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Sedangkan sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kekuasaan legislatif diberikan kepada presiden. Pertanyaan

1. Berikan analisis anda mengapa dalam membuat rancangan undang-undang DPR harus bersama dengan presiden.

2. Berikan analisis anda apakah DPR dan presiden memiliki kekuasaan legislatif yang sama JAWAB SOAL 1 Keterlibatan DPR dan Presiden dalam pembentukan undang-undang merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia yang menerapkan prinsip pembagian kekuasaan dan saling mengawasi ( checks and balances ). Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Namun, Pasal 20 ayat (2) menegaskan bahwa setiap rancangan undang-undang harus dibahas oleh DPR bersama Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Artinya, meskipun kewenangan utama pembentukan undang-undang berada pada DPR, Presiden tetap memiliki peran penting dalam proses pembahasannya. Kerja sama tersebut diperlukan karena DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang bertugas menyampaikan aspirasi masyarakat, sedangkan Presiden menjalankan pemerintahan dan memahami kebutuhan kebijakan dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh, ketika pemerintah mengusulkan rancangan undang-undang mengenai pendidikan, DPR dapat memberikan masukan

Referensi terkait