TUGAS 1 LAB PENGADAAN BARANGJASA

Isi dokumen

TUGAS TUTORIAL KE-1 PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN PUBLIK Nama Mata Kuliah: Laboratorium Pengadaan Barang/Jasa Kode Mata Kuliah: EPFA4444 Jumlah sks: 2 sks Nama Pengembang: Agus Arif Rakhman, M. M., CPSp. Nama Penelaah: Krist Setyo Yulianto, S. E., M. Acc. Status Pengembangan: Baru/ Revisi * Tahun Pengembangan: 2025 Edisi Ke-: 1 No Tugas Tutorial Skor Maksimal Sumber Tugas Tutorial 1 Prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah, seperti efisien, efektif, transparan, akuntabel, bersaing, dan adil/tidak diskriminatif, adalah fondasi utama proses pengadaan. Namun, dalam praktiknya, terkadang penerapan beberapa prinsip ini secara bersamaan dapat menimbulkan dilema. Berikan contoh skenario hipotetis pada tahap awal pengadaan (kebijakan umum atau perencanaan) di instansi pemerintah di mana setidaknya dua prinsip pengadaan seemingly berkonflik. Jelaskan konflik tersebut dan bagaimana, menurut pemahaman Anda tentang kebijakan umum pengadaan, konflik prinsip ini sebaiknya dinavigasi atau diseimbangkan oleh praktisi pengadaan untuk tetap mencapai tujuan pengadaan secara optimal 10 BMP EPFA4444 Modul 1, Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 (sebagai perubahan kedua Perpres 16/2018) membawa penyesuaian pada beberapa ketentuan kebijakan umum pengadaan. Pilih satu area spesifik dalam kebijakan umum (misal terkait tahapan, prinsip, pelaku, atau jenis pengadaan) yang menurut Anda mengalami penyesuaian 10 BMP EPFA4444 Modul 1, Peraturan Presiden Tentang Pengadaan
signifikan dalam Perpres 46/2025 (hipotetis, berdasarkan pemahaman Anda tentang arah perubahan regulasi pengadaan). Analisis potensi dampak perubahan tersebut, baik positif maupun negatif, terhadap upaya pencapaian 'Value for Money' dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dari perspektif instansi pemerintah pengguna anggaran. Barang/Jasa Pemerintah 3 Badan Layanan Umum (BLU)/BLUD memiliki karakteristik operasional dan pengelolaan keuangan yang berbeda dibandingkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) biasa. Jelaskan bagaimana perbedaan karakteristik BLU/BLUD, seperti fleksibilitas pengelolaan pendapatan, dapat memengaruhi pendekatan dalam penerapan prinsip pengadaan 'efisiensi' dan 'efektivitas' pada tahap perencanaan pengadaan, dibandingkan dengan SKPD. Berikan contoh ilustratif (hipotetis) untuk memperjelas penjelasan Anda dan kaitkan dengan kebijakan pengadaan yang relevan untuk kedua jenis lembaga tersebut. 10 BMP EPFA4444 Modul 1, Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 4 Integritas, akuntabilitas, dan etika profesional adalah nilai-nilai kunci dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (merujuk pada nilai KIIARA dalam RPS). Gambarkan sebuah skenario hipotetis pada tahap identifikasi kebutuhan atau penyusunan spesifikasi di mana seorang pejabat pengadaan menghadapi dilema etika terkait potensi preferensi terhadap produk/penyedia tertentu. Jelaskan bagaimana kebijakan umum pengadaan dan prinsip etika seharusnya menjadi panduan dalam mengambil keputusan dan tindakan pejabat tersebut untuk menjaga integritas proses 10 BMP EPFA4444 Modul 1, Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 5 Tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai serah terima hasil pekerjaan. Jelaskan secara mendalam mengapa pemahaman dan penerapan prinsip 'akuntabilitas' harus dilakukan sejak tahap awal (kebijakan umum, perencanaan 10 BMP EPFA4444 Modul 1, Peraturan Presiden Tentang
pengadaan), bukan hanya pada tahap pelaporan atau pemeriksaan akhir. Kaitkan pentingnya akuntabilitas di tahap awal ini dengan potensi risiko penyimpangan atau kegagalan mencapai tujuan pengadaan jika prinsip ini diabaikan sejak dini Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 6 Pada tahap perencanaan pengadaan, identifikasi kebutuhan yang cermat dan penyusunan spesifikasi teknis yang tepat sangat penting untuk memastikan barang/jasa yang diadakan benar-benar sesuai dan memberikan nilai terbaik. Analisis bagaimana kebijakan umum pengadaan memfasilitasi atau memberikan panduan dalam proses identifikasi kebutuhan dan penyusunan spesifikasi di tahap awal ini. Jelaskan pula pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak (misal pengguna barang/jasa dan ahli teknis) pada tahap ini berdasarkan kerangka kebijakan 10 BMP EPFA4444 Modul 1, Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 7 Transparansi adalah salah satu pilar penting dalam pengadaan barang/jasa pemerintah untuk membangun kepercayaan publik. Jelaskan bentuk-bentuk implementasi prinsip transparansi yang diwajibkan atau dianjurkan pada tahap kebijakan umum dan perencanaan pengadaan berdasarkan regulasi terbaru (misal melalui sistem informasi seperti SIRUP). Analisis efektivitas bentuk transparansi tersebut dalam mencapai tujuan pengadaan yang akuntabel dan mencegah praktik KKN 10 BMP EPFA4444 Modul 1, Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 8 Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) memiliki peran strategis dalam ekosistem pengadaan pemerintah. Analisis bagaimana keberadaan dan partisipasi aktif JF PPBJ pada tahap kebijakan umum dan perencanaan pengadaan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas perencanaan, kepatuhan terhadap regulasi, dan penerapan prinsip-prinsip pengadaan, dibandingkan jika fungsi ini tidak ditangani oleh tenaga fungsional yang tersertifikasi dan profesional. 10 BMP EPFA4444 Modul 1, Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 9 Implementasi regulasi pengadaan yang 10 BMP
diperbarui (seperti Perpres Nomor 46 Tahun 2025) di tingkat operasional instansi pemerintah seringkali menghadapi tantangan praktis. Identifikasi minimal dua tantangan utama yang mungkin dihadapi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) terkait penerapan kebijakan umum dan prinsip pengadaan yang diperbarui pada tahap perencanaan dan persiapan pengadaan. Usulkan strategi mitigasi yang konkret dan relevan untuk mengatasi masing- masing tantangan yang Anda identifikasi. EPFA4444 Modul 1, Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 10 Kebijakan pengadaan pada BLU/BLUD memberikan tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi dalam memanfaatkan pendapatan dibandingkan SKPD biasa. Namun, fleksibilitas ini harus diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan. Analisis bagaimana prinsip akuntabilitas diimplementasikan dalam kebijakan pengadaan di lingkungan BLU/BLUD berdasarkan regulasi yang berlaku (Perpres 46/2025 dan peraturan terkait BLU/BLUD), dan bandingkan mekanisme akuntabilitas tersebut dengan yang berlaku pada SKPD biasa. 10 BMP EPFA4444 Modul 1, Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah * coret yang tidak sesuai JAWABAN Soal 1 Menurut saya, penerapan prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah memang tidak selalu sederhana karena dalam keadaan tertentu ada dua prinsip yang seolah-olah bertentangan. Contohnya, sebuah dinas kesehatan merencanakan pengadaan kendaraan ambulans untuk beberapa puskesmas di daerah terpencil. Pada tahap awal, dinas tersebut menemukan ambulans dengan harga relatif murah sehingga terlihat lebih efisien dari sisi anggaran. Akan tetapi, setelah kebutuhan lapangan dianalisis, kendaraan tersebut ternyata kurang cocok digunakan di daerah dengan kondisi jalan rusak dan sulit memperoleh layanan purnajual. Jika tetap dipilih karena harganya paling murah, anggaran awal memang dapat ditekan, tetapi tujuan pengadaan belum tentu tercapai secara efektif.

Referensi terkait