TUGAS 1 HUKUM TATA PEMERINTAHAN

Isi dokumen

TUGAS 1 - HUKUM TATA PEMERINTAHAN Kasus: "Realitas pembinaan dan pengawasan (Binwas) dalam tata pemerintahan masih menghadapi tantangan dalam menciptakan hubungan yang harmonis dan konstruktif antara tingkatan pemerintahan. Berdasarkan data terbaru dari penelitian di Provinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Timur (2023), kelemahan utama terletak pada dua faktor utama: ketidaktegasan sikap pemerintah pusat terhadap daerah dalam implementasi kebijakan strategis, serta keterbatasan kewenangan gubernur dalam mengawasi dan menindak kepala daerah kabupaten/kota yang tidak sejalan dengan kebijakan provinsi. Penelitian ini menyarankan perlunya revisi regulasi yang memperkuat peran gubernur dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan kabupaten/kota, termasuk pemberian sanksi administratif terhadap kepala daerah yang tidak mengikuti program prioritas provinsi." Tuga:

1. Jelaskan hubungan kewenangan antara Pemerintah Atasan (gubernur) dengan Pemerintah Kabupaten/Kota (bupati/walikota) dalam konteks Hukum Tata Pemerintahan (HTP) dan Ilmu Pemerintahan berdasarkan kasus di atas!

2. Menurut Prof. Mr. Remmelink, "Tiada hukuman tanpa adanya pelanggaran hukum secara materiil". Dalam kasus di atas, bagaimana tindakan kepala daerah yang tidak mengikuti arahan program provinsi dapat dikaitkan dengan aspek hukum materiil?

3. Dalam konteks pembinaan dan pengawasan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota, bagaimana best-practices yang dapat diterapkan oleh pemerintah provinsi agar efektivitas pengawasan dan pembinaan dapat meningkat? Selamat mengerjakan! JAWAB SOAL 1 Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, hubungan antara gubernur dengan bupati atau walikota tidak dapat dipahami hanya sebagai hubungan antara atasan dan bawahan seperti dalam sebuah organisasi biasa. Kabupaten/kota merupakan daerah otonom yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Oleh sebab itu, bupati dan walikota memiliki ruang untuk menentukan kebijakan daerah sesuai kebutuhan masyarakatnya sepanjang masih berada dalam batas peraturan perundang-undangan.

Referensi terkait