TUGAS 1 HUKUM ADM NEGARA

Isi dokumen

TUGAS 1 – HUKUM ADM NEGARA Kasus Pada tahun 2025 Pemerintah Kota X menerbitkan kebijakan melalui Surat Edaran Wali Kota yang mewajibkan seluruh pedagang kaki lima berpindah ke lokasi baru dalam waktu tujuh hari. Pedagang yang menolak akan dikenakan penertiban oleh Satpol PP. Di sisi lain, beberapa ASN di lingkungan pemerintah kota tersebut terbukti menerima sejumlah uang dari pedagang agar tetap diperbolehkan berjualan di lokasi lama. Inspektorat melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan hukuman disiplin kepada ASN tersebut. Sebagian pedagang kemudian menggugat kebijakan tersebut karena menilai Surat Edaran tidak memiliki dasar hukum yang cukup dan merugikan hak mereka. Pertanyaan

1. Analisis apakah Surat Edaran Wali Kota tersebut dapat dijadikan dasar tindakan pemerintahan menurut Hukum Administrasi Negara.

2. Jelaskan instrumen hukum administrasi negara yang digunakan pemerintah dalam kasus tersebut beserta dasar hukumnya.

3. Analisis tanggung jawab hukum ASN yang menerima uang dari pedagang berdasarkan ketentuan mengenai aparatur negara serta prinsip pemerintahan yang baik (AUPB). Jawaban merujuk pada BMP ADPU4332 (Modul 1–3). JAWAB SOAL 1 Menurut saya, Surat Edaran Wali Kota dalam kasus tersebut tidak dapat secara otomatis dijadikan dasar utama untuk memaksa seluruh pedagang kaki lima pindah dan kemudian melakukan penertiban, terutama apabila surat edaran tersebut tidak didukung oleh kewenangan dan dasar peraturan perundang-undangan yang memadai. Dalam Hukum Administrasi Negara, setiap tindakan pemerintah harus mempunyai dasar kewenangan. Prinsip ini berhubungan dengan asas legalitas, yaitu pemerintah tidak boleh bertindak hanya berdasarkan kehendak pejabat, tetapi harus berdasarkan hukum. Dalam BMP

Referensi terkait