Diskusi 8 Hukum Pajak Dan Perpajakan

Isi dokumen

Kasus Selain sengketa pada 2012 dan 2013, juga masih terdapat sengketa PGN dengan DJP untuk jenis pajak lainnya periode tahun 2012-2013 melalui penerbitan 25 SKPKB dengan total nilai sebesar Rp 2,22 miliar. Selanjutnya, pada tahun 2018, PGN mengajukan upaya hukum banding melalui Pengadilan Pajak dan pada tahun 2019 Pengadilan Pajak memutuskan untuk mengabulkan seluruh permohonan banding PGN dan membatalkan ketetapan DJP atas 49 SKPKB. Atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, pada tahun 2019, DJP mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung. Sumber referensi: https://www.cnbcindonesia.com/market/20210105094526-17-213520/erick-turun-tangan- begini-kronologi-kasus-pajak-pgn-rp-68-t/2

1. Berikan tanggapan mengenai kompetensi mengadili Pengadilan Pajak berdasarkan fakta di atas?

2. Upaya hukum apa saja yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa pajak? Bagaimana persyaratan dalam mengajukan upaya hukum banding sebagaimana kasus posisi di atas? JAWAB SOAL 1 Berdasarkan kasus PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Pengadilan Pajak memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutus sengketa perpajakan . Hal ini diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Artinya, Pengadilan Pajak merupakan lembaga peradilan khusus yang berwenang menyelesaikan perselisihan antara wajib pajak dan pejabat pajak yang berwenang.

Referensi terkait