DISKUSI 6 SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

Isi dokumen

DISKUSI 6 - SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA Secara ideal, pejabat Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) harus profesional dan tidak berafiliasi dengan partai politik. Meskipun LPNK dipimpin oleh pejabat profesional, pejabat LPNK tetap berada di bawah koordinasi menteri terkait. Apakah hal ini dapat menghambat independensi LPNK dalam melaksanakan tugasnya? Berikan analisis Anda dengan contoh nyata salah satu LPNK!" Perhatian: Tanggapan/pendapat merupakan hasil analisa anda sendiri dari hasil mempelajari materi, dan tidak diperkenankan untuk mencopy paste jawaban teman yang lain atau dari internet. Pelanggaran akan diberi sanksi nilai diskusi. JAWAB Keberadaan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada dalam koordinasi menteri terkait pada dasarnya tidak selalu menghambat independensi lembaga tersebut. Koordinasi diperlukan agar pelaksanaan tugas pemerintah berjalan selaras dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Namun, hubungan tersebut dapat menjadi masalah apabila menteri menggunakan pengaruh politiknya untuk mencampuri keputusan teknis yang seharusnya dibuat secara profesional oleh LPNK.

Referensi terkait