DISKUSI 6 PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Silakan Saudara/i kaji dan pahami terlebih dahulu Teori Administrasi Publik di dalam BMP ADPU 4130 - Edisi 3, menurut 3 pendapat para ahli yaitu William L.
- Kategori
- DISKUSI UT
- Kode dokumen
- J21-EA5FB6F1
- Format
- DOCX
- Jumlah halaman
- 1
- Tahun
- 2026
Isi dokumen
DISKUSI 6 - PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK Silakan diskusikan!
1. Silakan Saudara/i kaji dan pahami terlebih dahulu Teori Administrasi Publik di dalam BMP ADPU 4130 - Edisi 3, menurut 3 pendapat para ahli yaitu William L. Morrow, Stephen K. Bailey, dan Stephen P. Robbins, selanjutnya diskusikan persamaan dan perbedaan dari pendapat ketiganya!
2. Setelah Saudara/i membaca mengenai Kebijakan Proses Publik pada modul 8 BMP ADPU 4130 PIAN - Edisi 3, diskusikan tahap mana yang paling penting dari proses kebijakan publik, apakah proses perumusan, implementasi, atau evaluasi? ataukah ketiganya?
3. Cari contoh kasus kebijakan-kebijakan diskresi yang ada di Indonesia! Dan berikan sudut pandang Saudara/i, bagaimana seharusnya suatu kebijakan dibuat! Berikan tanggapan terhadap jawaban teman Saudara/i setidaknya satu tanggapan! Kerjakan secara mandiri, jujur, dan etis! Quote of this session: “Jangan pernah takut untuk menggantungkan cita – cita serta bermimpi setinggi langit. Kalaupun nanti jatuh, maka engkau tetap akan jatuh di antara bintang – bintang.” – Ir. Sukarno JAWAB
1. Persamaan dan Perbedaan Teori Administrasi Publik Menurut William L. Morrow, Stephen K. Bailey, dan Stephen P. Robbins Berdasarkan BMP Pengantar Ilmu Administrasi Negara (ADPU4130) Edisi 3, ketiga ahli tersebut sama-sama memandang teori administrasi sebagai dasar untuk memahami cara organisasi bekerja, perilaku manusia, serta upaya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan administrasi publik. Namun, masing-masing memiliki pengelompokan dan fokus pembahasan yang berbeda.
Referensi terkait
DISKUSI 6 SISTEM PEMERINTAHAN DESA
DISKUSI 6 - SISTEM PEMERINTAHAN DESA Tata kelola aset Desa menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun…
- Kategori
- DISKUSI UT
- Kode dokumen
- J21-22DCE88B
DISKUSI 6 SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
DISKUSI 6 - SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA Secara ideal, pejabat Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) harus profesional dan tidak berafiliasi dengan…
- Kategori
- DISKUSI UT
- Kode dokumen
- J21-05C33E23
DISKUSI 6 RISET OPERASI BISNIS
DISKUSI 6 – RISET OPERASI BISNIS Sebuah bank menghadapi keluhan pelanggan terkait lamanya waktu tunggu di layanan teller, sementara di sisi lain, bank juga…
- Kategori
- DISKUSI UT
- Kode dokumen
- J21-081A1817
DISKUSI 6 – TEORI PEMBUAT KEPUTUSAN
DISKUSI 6 – TEORI PEMBUAT KEPUTUSAN Teori Permainan Dalam kehidupan nyata, sering terjadi situasi di mana hasil keputusan kita dipengaruhi oleh keputusan…
- Kategori
- DISKUSI UT
- Kode dokumen
- J21-C4E45FCD