DISKUSI 6 HUKUM ADM NEGARA

Isi dokumen

DISKUSI 6 HUKUM ADM NEGARA Setiap tahun BPK masih menemukan berbagai temuan terkait pengelolaan keuangan daerah. Pilih satu temuan BPK terbaru mengenai pemerintah daerah. Analisis:

1. Prinsip pengelolaan keuangan negara apa yang dilanggar?

2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban administrasi pejabat terkait?

3. Mengapa pelanggaran tersebut terus berulang?

4. Bagaimana desain pengawasan yang ideal menurut HAN? JAWAB Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang disampaikan pada 2 Juni 2026, ditemukan permasalahan dalam pengelolaan belanja barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp2,99 miliar. BPK merekomendasikan agar pemerintah daerah memproses pengembalian kelebihan pembayaran tersebut ke kas daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran masih perlu diperbaiki.

1. Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara yang Dilanggar Temuan tersebut menunjukkan ketidakpatuhan terhadap prinsip tertib, efisien, ekonomis, dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kelebihan pembayaran menunjukkan bahwa penggunaan anggaran belum sepenuhnya sesuai ketentuan dan dapat menimbulkan kerugian keuangan daerah. Dalam BMP Hukum Administrasi Negara Universitas Terbuka, pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan prinsip akuntabilitas.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Administrasi Pejabat Terkait Pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran harus memberikan penjelasan, melakukan pemeriksaan internal, dan menindaklanjuti rekomendasi BPK. Apabila ditemukan kelebihan pembayaran, pemerintah daerah wajib mengupayakan pengembaliannya sesuai ketentuan. Pejabat yang terbukti melakukan pelanggaran juga dapat dikenai sanksi administratif sesuai tingkat kesalahannya. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tindak lanjut rekomendasi BPK wajib disampaikan paling lambat 60 hari setelah LHP diterima.

3. Penyebab Pelanggaran Terus Berulang Pelanggaran pengelolaan keuangan daerah dapat terus berulang karena lemahnya pengawasan internal, kurangnya ketelitian dalam pemeriksaan dokumen pembayaran, serta belum optimalnya tindak lanjut hasil audit. Dalam kasus Teluk Wondama, BPK mencatat bahwa hingga Semester II Tahun 2025, baru 54,67% rekomendasi periode 2006–2024 yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian temuan sebelumnya masih menjadi persoalan. Jika perbaikan hanya dilakukan setelah pemeriksaan, kesalahan serupa berisiko terulang.

4. Desain Pengawasan Ideal Menurut Hukum Administrasi Negara Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN), pengawasan seharusnya dilakukan sejak perencanaan anggaran sampai pertanggungjawaban. Pemerintah daerah perlu memperkuat peran inspektorat melalui pemeriksaan berkala, menerapkan sistem pencatatan keuangan digital, serta memastikan setiap pembayaran didukung dokumen dan hasil pekerjaan yang benar. DPRD juga perlu menjalankan fungsi pengawasan, sedangkan masyarakat diberikan akses terhadap informasi penggunaan APBD. Sejalan dengan Ridwan HR (2018), penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, pengawasan tidak cukup hanya menemukan kesalahan, tetapi harus memastikan adanya perbaikan sistem dan pertanggungjawaban pejabat. SUMBER

1. Utama, Y. J. (2022). Hukum Administrasi Negara (Edisi 3, ADPU4332). Universitas Terbuka.

2. Ridwan HR. (2018). Hukum Administrasi Negara (Edisi revisi). Rajawali Pers.

3. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2026). BPK Perwakilan Papua Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama TA 2025 .

4. Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara .

5. Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara .

Referensi terkait