DISKUSI 4 – TATA KELOLA KEUANGAN PEMERINTAHAN

Isi dokumen

DISKUSI 4 – TATA KELOLA KEUANGAN PEMERINTAHAN Dasar dan struktur penerimaan negara di Indonesia tertuang dalam Undang- Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya Pasal 23, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Keuangan Negara serta perundang-undangan lainnya. Struktur penerimaan negara mencakup tiga komponen utama: Penerimaan Perpajakan (pajak dalam dan luar negeri), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (dari sumber daya alam, kekayaan negara, layanan umum), dan Penerimaan Hibah. Berikan pendapat saudara terhadap dasar dan struktur penerimaan negara di Indonesia saat ini? Silakan didiskusikan! JAWAB Dasar penerimaan negara di Indonesia sudah cukup kuat karena diletakkan langsung dalam konstitusi. Pasal 23 UUD 1945 menegaskan bahwa APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara itu, Pasal 23A UUD 1945 menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa harus diatur dengan undang-undang. Artinya, pemerintah tidak dapat menarik penerimaan dari masyarakat tanpa dasar hukum yang jelas.

Referensi terkait