DISKUSI 4 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Isi dokumen

DISKUSI 4 - ILMU ADMINISTRASI PUBLIK Agustus 2025, publik menyoroti isu kenaikan penghasilan anggota DPR RI yang disebut mencapai Rp 3 juta per hari. Ketua DPR menegaskan tidak ada kenaikan gaji pokok, melainkan tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan sebagai pengganti rumah dinas. Kebijakan ini memicu kritik karena dianggap tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi rakyat, serta menimbulkan pertanyaan soal transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Baca: https://news.detik.com/berita/d-8070653/pimpinan-dpr-luruskan-isu-kenaikan-gaji-anggota- hingga-tunjangan-perumahan https://www.tempo.co/politik/ini-tunjangan-anggota-dpr-yang-naik-periode-2024-2029- 2060924 Diskusikan soal-soal berikut ini:

1. Analisis peran birokrat (DPR dan Sekretariat Jenderal) dalam kebijakan tunjangan perumahan ini. Apakah keputusan tersebut mencerminkan birokrasi yang transparan dan akuntabel?

2. Apakah birokrasi hanya ada di sektor publik? Bandingkan dengan praktik pengambilan keputusan di sektor privat yang memiliki mekanisme birokrasi serupa. Berikan tanggapan terhadap jawaban teman Saudara/i setidaknya satu tanggapan! Kerjakan secara mandiri, jujur, dan etis! Quote of this session: “Kamu tahu apa yang menjadi kekurangan kita? Yaitu kurang percaya diri sehingga kita lebih memilih menjiplak karya luar negeri dibandingkan mempercayai kemampuan bangsa sendiri” – Ir. Sukarno Selamat berdiskusi.... JAWAB

1. Peran DPR dan Sekretariat Jenderal dalam kebijakan tunjangan perumahan Dalam kasus tunjangan perumahan, perlu dibedakan bahwa anggota DPR merupakan pejabat politik, sedangkan Sekretariat Jenderal DPR merupakan unsur birokrasi yang memberikan dukungan administratif. DPR melalui pimpinan dan fraksi berperan dalam mengambil keputusan kebijakan, sementara Setjen berperan menyiapkan kajian, administrasi, anggaran, serta pelaksanaannya. Pada 24 September 2024, pimpinan DPR dan fraksi-fraksi menyepakati pengembalian rumah jabatan kepada negara. Setjen kemudian menerbitkan surat tanggal 25 September 2024 mengenai penggantian fasilitas tersebut dengan tunjangan perumahan. Pada

Referensi terkait