DISKUSI 4 – TINDAK PIDANA KORUPSI

Isi dokumen

DISKUSI 4 – TINDAK PIDANA KORUPSI hukum tindak pidana korupsi merupakan lex specialis maka konsekuensi logisnya adalah adanya kekhususnya ketentuan yang diberlakukannya termasuk soal sistem pembuktian. Hal yang akan didiskusikan dalam sesi ini adalah apakah sudah tepatkan sistem pembalikan beban pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi di tinjau dari perspektif perindungan hak asasi manusia? JAWAB Menurut saya, sistem pembalikan beban pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi dapat dibenarkan dari perspektif HAM, sepanjang penerapannya bersifat terbatas dan berimbang, bukan pembalikan secara mutlak . Korupsi merupakan tindak pidana khusus yang sering dilakukan secara tertutup dan memiliki pola pembuktian yang sulit, sehingga diperlukan mekanisme pembuktian yang berbeda dari perkara pidana biasa. Namun, kekhususan tersebut tidak boleh menghilangkan hak terdakwa untuk mendapatkan proses peradilan yang adil.

Referensi terkait