DISKUSI 2 SISTEM PEMERINTAHAN DESA

Isi dokumen

DISKUSI 2 - SISTEM PEMERINTAHAN DESA Hubungan kerja pemerintah desa dengan pemerintah supra desa bersifat kemitraan yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Desa Nomor 6 Tahun 2014, di mana pemerintah supra desa (Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) membina, memfasilitasi, dan mengawasi desa, serta memberikan bantuan keuangan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, sementara desa bertanggung jawab mengurus urusan rumah tangga dan pembangunan di tingkat desa. Bagaimanakah fakta hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan kecamatan dan pemerintah kabupaten/Kota? Silakan didiskusikan! JAWAB Menurut saya, hubungan kerja Pemerintah Desa dengan kecamatan dan pemerintah kabupaten/kota pada dasarnya bukan hubungan atasan-bawahan seperti hubungan kelurahan dengan kecamatan. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang. Konsep dalam BMP Sistem Pemerintahan Desa juga menempatkan desa sebagai satuan pemerintahan yang memiliki ruang untuk mengurus rumah tangganya sendiri, sedangkan pemerintahan di atasnya menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi. Saat ini dasar hukumnya adalah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 3 Tahun 2024.

Referensi terkait