DISKUSI 2 – HUKUM ADM NEGARA

Isi dokumen

DISKUSI 2 – HUKUM ADM NEGARA (Hukum administrasi negara) Dalam praktik pemerintahan digital, banyak kementerian dan pemerintah daerah menggunakan aplikasi pelayanan berbasis elektronik. Menurut Saudara: Apakah aplikasi pelayanan publik merupakan instrumen HAN? Bagaimana kedudukan keputusan elektronik dalam hukum administrasi? Apa risiko hukum apabila sistem elektronik menghasilkan keputusan yang merugikan masyarakat? Berikan contoh nyata di Indonesia. JAWAB SOAL 1 Menurut saya, aplikasi pelayanan publik dapat disebut sebagai salah satu instrumen Hukum Administrasi Negara (HAN) karena digunakan oleh badan atau pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya kepada masyarakat. Walaupun bentuknya berupa sistem elektronik, fungsinya tetap sama, yaitu sebagai sarana pemerintah untuk memberikan pelayanan, menerima permohonan, memproses data, menerbitkan izin, maupun menyampaikan keputusan administrasi. Dalam praktik pemerintahan modern, penggunaan aplikasi juga menjadi bagian dari pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE.

Referensi terkait